Hukum Perjanjian

BAB 5
HUKUM PERJANJIAN

1. 1.      Standar kontrak

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus.

·         Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.

·         Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

1. 2.      Macam-macam perjanjian

·         Perjanjian Jual-beli

·         Perjanjian Tukar Menukar

·         Perjanjian Sewa-Menyewa

·         Perjanjian Persekutuan

·         Perjanjian Perkumpulan

·         Perjanjian Hibah

·         Perjanjian Penitipan Barang

·         Perjanjian Pinjam-Pakai

·         Perjanjian Pinjam Meminjam

·         Perjanjian Untung-Untungan

·         Perjanjian Penanggungan

·         Perjanjian Perdamaian

·         Perjanjian Pengangkutan

·         Perjanjian Kredit

·         Perjanjian Pembiayaan Konsumen

·         Perjanjian Kartu Kredit

·         Perjanjian Ke-Agen-an

·         Perjanjian Distributor

·         Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing)

·         Perjanjian Anjak Piutang (factoring agreement)

·         Perjanjian Modal Ventura

1. 3.      Syarat syahnya perjanjian

Ø  Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

Ø  Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita.

Ø  Adanya Obyek.

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

Ø  Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

1. 4.      Saat Lahirnya Perjanjian

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian yaitu:

o   Teori Pernyataan (Uitings Theorie)

Menurut teori ini, perjanjian telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

o   Teori Pengiriman (Verzending Theori)

o   Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya perjanjian.

o   Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie)

Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

o   Teori penerimaan (Ontvangtheorie)

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya perjanjian.

1. 5.      Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Penyebab Pembatalan Perjanjian:

o   Pekerja meninggal dunia

o   Jangka waktu perjanjian kerja berakhir

o   Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian

o   Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian

1. 6.      Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus harus megindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian  itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.